thefishingblitz.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa demutualisasi bursa dapat dilakukan melalui mekanisme private placement atau initial public offering (IPO). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, pada Kamis (5/2). Saat ini, peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum untuk langkah ini masih dalam proses penyusunan.
“Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas, agar hubungan antara bursa dan anggota bursa dapat terpisah dengan jelas,” ujar Airlangga. Ia menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah mendukung reformasi pasar modal di Indonesia. Selain demutualisasi, beberapa langkah lain juga direncanakan, seperti kebijakan free float yang meningkat dari 7,5 persen menjadi 15 persen, serta pengungkapan informasi mengenai ultimate beneficial owner (UBO).
Kementerian juga akan meningkatkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal hingga 20 persen. Sumber investasi tersebut, termasuk yang dimiliki oleh lembaga pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan, akan difokuskan pada saham-saham kualitas tinggi yang terdaftar dalam LQ45. Namun, pengaturan lebih lanjut akan menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Airlangga menekankan pentingnya menjaga citra pasar modal sebagai cerminan integritas suatu negara. Ia menyoroti bahwa meskipun kondisi makroekonomi Indonesia solid, citra pasar yang buram dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Dalam rangka meminimalkan risiko, OJK juga mempersiapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi perubahan struktur bursa dengan melibatkan publik dan para pemangku kepentingan terkait.